Pengantar Advokasi Kebijakan Publik

Teuku Murdani

Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Pada kesempatan ini kita akan membahas definisi, tujuan, Strategi, manfaat, dan tantangan advokasi kebijakan publik.

Secara umum tidak ada satu definisi yang dapat diterima secara universal tentang advokasi kebijakan publik itu sendiri, namun demikian para ahli seperti Hoggett & Goode (2017) merumuskan bahwa advokasi kebijakan publik sebagai "aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kemeslahatan publik. Definisi ini lebih cenderung menyoroti sifat advokasi yang berorientasi pada tujuan, di mana para aktor secara strategis mempengaruhi berbagai tahapan proses kebijakan.

Sementara menurut Panduan Advokasi dari International Centre for Policy Advocacy (ICPA) memberikan definisi bahwa advokasi kebijakan publik sebagai “proses negosiasi dan mediasi dialog yang dilakukan melalui jaringan berpengaruh, pemimpin opini, dan pada akhirnya, pengambil keputusan atau kebijakan dari isu yang dibangun melalui  ide kreatif, bukti, proposal, dan kemudian menindaklanjutinya”. Definisi ini menekankan pentingnya membangun konsensus dan menggunakan argumen yang telah diteliti dengan baik untuk mempengaruhi pengambil keputusan.

Advokasi kebijakan publik adalah proses mempengaruhi pengambil keputusan untuk membuat, mengubah, atau menegakkan undang-undang, peraturan, atau kebijakan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan suatu kebijakan publik agar lebih mencapai tujuan, menguntungkan kelompok-kelompok masyarakat, atau isu tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Secara keseluruhan, para ahli memandang advokasi kebijakan publik sebagai proses strategis untuk mempengaruhi keputusan kebijakan melalui komunikasi, bukti, dan keterlibatan dengan pembuat kebijakan dan masyarakat.

Tujuan Advokasi Kebijakan Publik adalah

1. Meningkatkan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai suatu isu dan pentingnya isu tersebut.
2. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan: Melobi pejabat terpilih dan lembaga pemerintah untuk mendukung kebijakan tertentu.
3. Memobilisasi Dukungan Publik: Mengumpulkan opini publik yang mendukung suatu tujuan dan menekan pembuat kebijakan untuk bertindak.
4. Lindungi Hak: Mendukung kebijakan yang melindungi hak dan kepentingan kelompok tertentu.
5. Mempromosikan Solusi: Mengusulkan solusi terhadap permasalahan dan meyakinkan pembuat kebijakan untuk menerapkannya.

Strategi yang Digunakan dalam Advokasi Kebijakan Publik

1. Melobi: Berkomunikasi dengan legislator dan pejabat pemerintah untuk menyampaikan argumen dan mendesak mereka mengambil posisi tertentu.
2. Mobilisasi Akar Rumput: Melibatkan masyarakat melalui kegiatan seperti petisi, protes, dan kampanye pendidikan masyarakat.
3. Penelitian dan Analisis Kebijakan: Menyediakan data, bukti, dan pendapat ahli untuk mendukung usulan kebijakan.
4. Membangun Koalisi: Membentuk aliansi dengan organisasi dan individu lain yang memiliki tujuan serupa.
5. Advokasi Media: Mendapatkan liputan media atas suatu isu untuk menghasilkan dukungan publik dan menekan pembuat kebijakan.

Siapa saja yang terlibat di dalam Advokasi Kebijakan Publik?

1. Warga Negara: Setiap warga negara dapat mengadvokasi isu-isu yang mereka pedulikan.
2. Kelompok Kepentingan: Organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan asosiasi profesional bekerja untuk mempengaruhi kebijakan di bidang keahlian mereka.
3. Bisnis: Bisnis dapat mengadvokasi kebijakan yang mempengaruhi operasi atau industri mereka.
4. Serikat Pekerja: Serikat pekerja mengadvokasi kebijakan yang menguntungkan pekerja dan mendorong praktik ketenagakerjaan yang adil.

Manfaat Advokasi Kebijakan Publik:

1. Mempromosikan Demokrasi: Memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Melindungi Kelompok Rentan: Advokasi dapat memastikan kebijakan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat marginal.
3. Menghasilkan Perubahan Positif: Tekanan publik dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang bermanfaat.
4. Memberi Informasi kepada Pembuat Kebijakan: Advokasi memberikan informasi dan perspektif berharga mengenai isu-isu penting.

Tantangan Advokasi Kebijakan Publik:

1. Akses terhadap Pengambil Keputusan: Mendapatkan akses terhadap pembuat kebijakan dan mempengaruhi keputusan mereka bisa jadi sulit.
2. Sumber Daya Keuangan: Kampanye advokasi yang efektif seringkali memerlukan sumber daya yang besar untuk penelitian, komunikasi, dan upaya mobilisasi.
3. Persaingan untuk Mendapatkan Perhatian: Para advokat menghadapi persaingan dari kelompok lain dengan prioritas yang bertentangan.
4. Membangun Konsensus: Membangun konsensus mengenai isu-isu kompleks dan menemukan titik temu di antara beragam pemangku kepentingan dapat menjadi sebuah tantangan.

Advokasi kebijakan publik merupakan aspek penting dalam berfungsinya demokrasi. Dengan memahami tujuan, strategi, dan partisipannya, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dibentuk dan bagaimana individu dan kelompok dapat mempengaruhi kebijakan tersebut.

Referensi;

Alford, R. R., & Friedland, R. (1975). Political Participation and Public Policy. Annual Review of Sociology, 1, 429–479. http://www.jstor.org/stable/2946052

Strünck, C. (2013). Public interest groups and policy analysis: a push for evidence-based policy-making?. In Policy analysis in Germany (pp. 217-230). Policy Press.

Moran, M., Rein, M., & Goodin, R. E. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of public policy. Oxford University Press.