Analisa Kebijakan Publik

Teuku Murdani

Dosen prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Analisa dan advokasi kebijakan publik terdiri dari dua unsur yang selalu penting untuk dilakukan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, setara, dan mendapatkan hak dan keadilan yang sama. Yang pertama adalah advokasi kebijakan public dan yang kedua adalah analisis kebijakan public. Advokasi lebih kepada proses untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat, sedangkan analisis kepada mengevaluasi kebijakan yang sudah ada.

Para ahli dalam analisis kebijakan publik menawarkan berbagai perspektif, namun beberapa tema umum muncul dalam definisi mereka seperti halnya Bardach (2012) menekankan sifat analisis yang terstruktur dan sistematis. Dia mendefinisikannya sebagai “penerapan pengetahuan dan metode ilmu sosial untuk mempelajari masalah kebijakan publik dan evaluasi alternatif kebijakan”.

Semnetar Weiss (1998) menyoroti pentingnya mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Ia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “penerapan pengetahuan ilmu sosial pada permasalahan publik dalam rangka meningkatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi alternatif kebijakan”

Analisis kebijakan publik merupakan pendekatan sistematis untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan publik. Ini adalah alat penting yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan potensi dampak inisiatif, program, dan peraturan pemerintah. Berikut rincian aspek-aspek utama:

Tujuan Analisis Kebijakan Publik:

1. Menginformasikan kepada pihak pengambilan kebijakan akan kondisi lapangan setelah implementasi sebuah kebijakan. Analisis kebijakan memberikan data dan penelitian yang obyektif kepada pembuat kebijakan untuk memandu keputusan mereka.
2. Analisis sebagai sebuah instrument evaluasi efektivitas terhadap dampak kebijakan yang ada dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan.
3. Untuk mengidentifikasi potensi konsekuensi dari implementasi sebuah kebijakan dimana analisis kebijakan publik berperan sebagai media untuk menilai implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diusulkan.
4. Mendorong pembuatan kebijakan untuk mengadopsi strategi berbasis bukti. Pengambil kebijakan dalam membuat dan mengimplementasikan sebuah kebijakan agar selalu berdasarkan data dan penelitian, bukan semata-mata berdasarkan ideologi atau kepentingan khusus.

Langkah-Langkah yang Terlibat dalam Analisis Kebijakan Publik:

1. Mendefinisikan Masalah Kebijakan: Identifikasi dengan jelas masalah atau isu yang ingin diatasi oleh kebijakan.
2. Mencakup Analisis: Tentukan informasi latar belakang yang relevan, pemangku kepentingan yang terlibat, dan pilihan kebijakan yang perlu dipertimbangkan.
3. Pengumpulan dan Penelitian Data: Mengumpulkan data melalui survei, wawancara, evaluasi program, dan penelitian yang ada.
4. Analisis Biaya dan Manfaat: Mengevaluasi potensi biaya dan manfaat finansial, sosial, dan lingkungan dari berbagai pilihan kebijakan.
5. Mengembangkan Rekomendasi: Berdasarkan analisis, usulkan rekomendasi spesifik untuk pembuat kebijakan.

Jenis Analisis Kebijakan Publik:

1. Analisis Ekonomi: Berfokus pada biaya dan manfaat ekonomi dari kebijakan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas biaya dan dampak terhadap pasar.
2. Analisis Dampak Sosial: Menilai konsekuensi sosial dari kebijakan, seperti potensi dampak terhadap demografi atau kelompok sosial yang berbeda.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan yang diusulkan dan mempertimbangkan faktor keberlanjutan.
4. Analisis Dampak Regulasi: Mengkaji potensi dampak regulasi terhadap dunia usaha dan individu.

Siapa yang Melakukan Analisis Kebijakan Publik?

1. Analis Kebijakan: Profesional yang terlatih dalam metode penelitian, ekonomi, dan evaluasi kebijakan.
2. Instansi Pemerintah: Departemen pemerintah sering kali memiliki analis yang menilai efektivitas program yang ada dan mengevaluasi proposal baru.
3. Think Tanks: Lembaga penelitian yang melakukan analisis kebijakan dan menawarkan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.
4. Institusi Akademis: Universitas mungkin memiliki pusat penelitian yang mengkhususkan diri pada analisis kebijakan publik.
5. Kelompok Kepentingan Umum: Organisasi dapat melakukan analisis untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu.

Pentingnya Analisis Kebijakan Publik:

1. Meningkatkan Pengambilan Kebijakan: Dengan menyediakan data dan analisis, analisis kebijakan dapat menghasilkan pembuatan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.
2. Mendorong Akuntabilitas: Hal ini dapat membuat pembuat kebijakan bertanggung jawab atas hasil keputusan mereka.
3. Mendorong Transparansi: Proses analisis kebijakan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
4. Berkontribusi pada Hasil yang Lebih Baik: Analisis kebijakan yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan lebih baik.

Dengan memahami analisis kebijakan publik, Anda dapat memperoleh apresiasi yang lebih mendalam terhadap kompleksitas pembuatan kebijakan dan pentingnya pengambilan keputusan berbasis bukti.

Reference;

Bardach, E, (2012), The Policy Analyst: Guide to Reflective Practice, Publisher, CQ Press
Carol H. Weiss, C, H., (1998): Evaluations of Program, Prentice Hall publisher