Ekonomi Politik, Sebuah Opini

Oleh: Ramazanni Phonna

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Kata ekonomi politik mungkin tidak terdengar asing lagi bagi Sebagian orang. Setidaknya bagi individu ataupun kelompok yang berkecimpung di dalamnya mungkin istilah ekonomi politik sudah akrab di telinga. Ketika mendengar istilah “ekonomi politik”, Sebagian besar orang akan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan gabungan dari istilah ekonomi dan juga politik atau istilah lainnya adalah studi mengenai hubungan antara ilmu ekonomi dan politik. 

Merujuk pada definisi paling singkat, memang hal tersebut tidak bisa dikatakan salah. Akan tetapi, “ ekonomi politik” memiliki space ataupun ruang yang lebih besar dari hal tersebut. Merujuk pada definisi yang dikemukan ahli, Fondasi pertama mengenai Istilah ekonomi politik datang dari berbagai konsep dalam ekonomi. Istilah ekonomi politik sendiri sebenarnya pertama kali dikeluarkan oleh Adam Smith pada sekitar abad ke 19. 

Bagi Adam Smith dkk, istilah ekonomi merupakan ekonomi politik yang dimana didefinisikan sebagai dasar dari teori-teori sosial. Menurut Adam Smith ekonomi politik yakni studi tentang bagaiamana kesejahteraan (materi kebendaan) ataupu alokasi sumber-sumber daya dan atau bagaimana manusia seharusnya dapat mengatur sumber daya yang terbatas dalam rangka memuaskan kebutuhan tertentu. 

Ekonomi politik dalam makna klasik fokus pada produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang yang berpangkal pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Penekanan pengertiannya pada kapitalisme dalam sistem sosial kemasyarakatan.

studi ekonomi politik ini juga berkembang dengan beberapa bentuk, salah satunya yaitu melalui pendekatan korporatis dan teori pilihan publik (public choice theory). Pendekatan ini pada umumnya berpendapat bahwa kebebasan invidual dapat diperluas dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi neoklasik yang lebih luas daripada isu ekonomi lainnya.

Berdasarkan literatur, Menurut Didik J. Rahbini, ilmu ekonomi politik ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang dimana digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dapat dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi. 

Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum atau general, yang dimana bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan juga faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan berikutnya, istilah ekonomi politik ini selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.

Dalam pemaknaan politik sebagai otoritas, hubungan yang terkait antara ekonomi dan politik dapat diartikan sebagai isu hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Mengenai Penciptaan dan pendistribusian kekayaan terkait erat dalam permasalahan ekonomi, begitu juga dengan penciptaan dan pendistribusian kekuasaan yang terkait dengan politik. 

Perbedaan antara segi lmu ekonomi dan ilmu politik sebagai ilmu kekayaan dan kekuasaan sekedar memiliki tujuan analitis. Pada kenyataannya kekayaan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Ekonomi bertujuan untuk mencapai keuntungan, sedangkan ekonomi bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik merupakan studi yang mengkaji keterkaitan antara ekonomi dan politik. 

Meninjau sejarah singkat. Ekonomi politik sudah menjadi bahasan ataupun kajian pada masa Yunani Kuno yang semakin berkembang pada Abad ke-14. Pada abad ini, terjadi Revolusi Prancis,dimana di era ini kaum saudagar atau merchant berkuasa dikarenakan kemungkinan transisi kekuasaan dari raja dan gereja. Sehingga era ini disebut merkantilisme (Deliarnov, 2006:22

Melihat lebih dalam mengenai ekonomi politik. Banyak sekali praktik yang terjadi di Indonesia. Praktik ekonomi politik memang kerapkali terjadi di Indonesia. Salah satu bentuknya seperti ekspor impor, dan berbagai praktik ekonomi politik lainnya. Sebagai ilustrasi sederhana, 

Ketika sebuah negara melakukan impor ke luar negeri. Maka akan dibutuhkan kebijakan yang mendasari impor tersebut. Kegiatan impor akan digolongkan sebagai kegiatan ekonomi sedangkan peraturan dan juga kebijakan mengenai proses impor akan digolongkan sebagai kegiatan politik. Para actor politik ataupun elit politik akan bertugas dalam Menyusun serta merumuskan berbagai kebijakan terhadap proses impor, bagaimana impor dilakukan, bagaimana peraturan terhadap impor dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan impor itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi.

Saya akan memberikan salah satu contoh nyata yang terjadi di masyarakat mengenai praktik dan juga studi ekonomi politik. Indonesia salah satu negara yang melakukan banyak kegiatan ekspor impor. Berbagai negara yang menjadi tujuan ataupun destinasi ekspor adalah seperti Hongkong, China, Thailand, USA dan berbagai negara besar lainnya. 

Produk yang di ekspor juga merupakan produk yang berkualitas tinggi seperti kopi. Berbicara mengenai ekspor kopi, hal ini memiliki keterkaitan dengan ekonomi politik. Ekonomi politik berperan aktif dalam proses ekspor kopi yang dilakukan oleh Indonesia. Mengkaji lebih lanjut, Indonesia digolongkan sebagai negara terbesar keempat yang memproduksi biji kopi setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Hal ini membuat produk kopi dari Indonesia memiliki keunggulan dalam volume produksi dibandingkan negara lainnya. 

Salah satu negara yang menjadi tujuan Indonesia dalam ekspor kopi adalah Amerika serikat dan jerman. Menurut literatur yang saya baca, amerika serikat dan jerman merupakan dua negara importir terbesar kopi yang juga dimana ssekaligus memiliki potensi pasar ekspor yang paling besar bagi kopi Indonesia. Akan tetapi, Jerman sebenarnya memiliki potensi ekspor yang lebih besar dbandingkan dengan Amerika serikat. 

Lalu bagaimana sebenarnya hubungan antara studi ekonomi politik dengan kegiatan ekspor kopi ini? Seperti yang sudah saya paparkan diatas bahwa kegiatan ekspor digolongkan sebagai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan yang melandasi kegiatan ekspor atau mengontrol kegiatan ekspor di kategorikan sebagai kegiatan politik. Dan disini, dalam proses kegiatan ekspor sebagai kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan, peran dari pemangku kebijakan sangat diperlukan. Berbagai pemangku kebijakan seperti Menteri perdagangan, dan lain sebagainya. 

Pihak kementrian dapat secara spesifik menargetkan segmen konsumsi kopi dan sustainable serta tujuan negaranya dengan pendapatan menengah ke atas. Pemangku kebijakan dapat menetapkan peraturan serta mensupport para petani kopi dalam melakukan ekspor. Nah dari segi ini dapat dilihat bagaimana praktik politik juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekspor yang sebenarnya dikatorikan sebagai kegiatan ekonomi. 

Dan dari hal ini dapat ditarik simpulan bahwa, kegiatan ekspor kopi ini merupakan salah satu kegiatan yang memiliki keterkaitan dan juga merupakan bentuk dari praktik studi ekonomi politik.

Sebenarnya, diluar sana masih banyak sekali bentuk ekonomi politik yang dapat dilihat. Selain dari praktik ekspor ini. Ada juga salah satu praktik yang mencerminkan kegiatan ekonomi politik. Dan hal tersebut baru baru saja terjadi di Indonesia. Indonesia mengalami wabah covid yang merenggut jutaan nyawa. 

Penyebarana covid sangat cepat, sehingga banyak sekali masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah juga ikut menangani wabah covid yang melanda Indonesia. Dan hal ini dapat ditinjau dari segi studi ekonomi politik. Kita sebenarnya dapat melihat bahwa penangan covid 19ini pun tidak terlepas dari stuktur ekonomi politik yang timpang. Contohnya saja, kelas menengah atas dapat bekerja dari rumah atau biasa dikenal dengan work from home. 

Akan tetapi, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah tetap bekerja karena tidak diliburkan atau pun karena mereka memiliki penghasilan harian. Dari contoh yanag cukup sederhana ini, sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa penanganan covid 19 berkaitan erat dengan ekonomi politik. Para elit yang kurang membuat penyaluran sumber dyaa terhadap masyarakat dan juga kebijakan yang ditetapkan kurang optimal membuat penanganan tidak begitu berjalan efektif. Dan hal ini tidak terlepas dari studi praktik ekonomi politik itu sendiri.

Dan akhirnya, kesimpulan nya adalah ekonomi politik merupakan studi yang banyak terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah. Bagaimana sebbuah kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan kebijakan politik yang ditetapkan pemerintah itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa studi ekonomi politik memiliki pengaruh besar dalam setiap kegiatan bernegara.