Setiap komunitas membutuhkan pemimpin yang memberikan ide-ide cemerlang dan memberikan inspirasi kepada komunitas tersebut. Menurut Northouse (2021) kepimimpinan adalah sebuah proses memengaruhi, memotivasi, dan membimbing individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang memegang posisi berwenang, tetapi juga tentang kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan, menciptakan visi, dan memobilisasi orang untuk bertindak secara efektif.
Sementara menurut Yulk (2013) kepemimpinan adalah sebuah proses yang melibatkan seseorang sebagai pemimpin untuk menyeimbangkan antara membangun hubungan positif dan memastikan efektivitas organisasi. Dalam arti yang lebih luas, kepemimpinan adalah "sebuah proses di mana seorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama" (Northouse, 2021, hal. 6). Ini berarti kepemimpinan bersifat dinamis, bergantung pada konteks, dan dibentuk oleh interaksi antara pemimpin, pengikut, dan lingkungan (Bass & Bass, 2008).
Dalam Islam kepemimpinan merupakan salah satu tema sentral dimana dalam kajian Islam kepemimpinan menggunakan istilah “al-imāmah atau al-riyāsah” yang memiliki makna “amanah besar” yang melekat pada individu atau kelompok yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur urusan umat, menegakkan keadilan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Islam menempatkan kepemimpinan bukan hanya sebagai aspek politik, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial yang terintegrasi dengan prinsip ketuhanan (tauhid) dan pengabdian kepada Allah SWT.
Sejak masa Rasulullah SAW hingga era kontemporer, kepemimpinan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang berkeadilan, sejahtera, dan berakhlak. Karena itu, memahami urgensi kepemimpinan dalam Islam merupakan langkah fundamental untuk mengkaji bagaimana umat Islam dapat menjawab tantangan global, sosial, politik, dan ekonomi saat ini, serta memposisikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan masyarakat modern (al-Māwardī, 2000).
Secara etimologis, kepemimpinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-imāmah yang berarti memimpin, berada di depan, atau menjadi teladan. Al-Qur’an menggunakan istilah imām untuk menggambarkan figur yang menjadi panutan dalam kebaikan maupun keburukan. Allah SWT berfirman:
"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat Kami" (QS. As-Sajdah: 24).
Ayat tersebut menegaskan bahwa pemimpin sejati dalam Islam adalah mereka yang menuntun masyarakat menuju kebenaran dengan penuh kesabaran dan keimanan. Dengan demikian, kepemimpinan Islami tidak semata-mata tentang kekuasaan, melainkan lebih pada fungsi moral dan tanggung jawab sosial (Al-Fārūqī, 1980).
Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kepemimpinan sebagai amanah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim beliau bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
Hadis ini memperluas makna kepemimpinan: tidak hanya terbatas pada level pemerintahan, tetapi mencakup semua lingkup kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga organisasi sosial.
Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam adalah mewujudkan al-maslahah al-‘āmmah (kemaslahatan umum) dan mencegah terjadinya kerusakan sosial (mafsadah). Para ulama klasik seperti al-Māwardī (2000) dalam al-Ahkām al-Sulthāniyyah menekankan bahwa kepemimpinan diperlukan untuk menjaga agama, mengatur urusan dunia, melaksanakan hukum syariat, serta menegakkan keadilan.
Disisi lain, kepemimpinan dalam Islam berfungsi sebagai penjaga (hirasah) agama, yang menjadi salah satu tujuan utama imamah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama klasik, yaitu menjaga agama agar tidak terdistorsi dan melindungi masyarakat dari aliran atau ideologi yang merusak aqidah (Ibn Taymiyyah, 1995). Selain itu, pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan syariah dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik, karena syariah dipandang sebagai sistem yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia (Kamali, 2008).
Dalam Islam kepemimpinan merupakan salah satu tema sentral dimana dalam kajian Islam kepemimpinan menggunakan istilah “al-imāmah atau al-riyāsah” yang memiliki makna “amanah besar” yang melekat pada individu atau kelompok yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur urusan umat, menegakkan keadilan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Islam menempatkan kepemimpinan bukan hanya sebagai aspek politik, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial yang terintegrasi dengan prinsip ketuhanan (tauhid) dan pengabdian kepada Allah SWT.
Sejak masa Rasulullah SAW hingga era kontemporer, kepemimpinan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang berkeadilan, sejahtera, dan berakhlak. Karena itu, memahami urgensi kepemimpinan dalam Islam merupakan langkah fundamental untuk mengkaji bagaimana umat Islam dapat menjawab tantangan global, sosial, politik, dan ekonomi saat ini, serta memposisikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan masyarakat modern (al-Māwardī, 2000).
Secara etimologis, kepemimpinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-imāmah yang berarti memimpin, berada di depan, atau menjadi teladan. Al-Qur’an menggunakan istilah imām untuk menggambarkan figur yang menjadi panutan dalam kebaikan maupun keburukan. Allah SWT berfirman:
"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat Kami" (QS. As-Sajdah: 24).
Ayat tersebut menegaskan bahwa pemimpin sejati dalam Islam adalah mereka yang menuntun masyarakat menuju kebenaran dengan penuh kesabaran dan keimanan. Dengan demikian, kepemimpinan Islami tidak semata-mata tentang kekuasaan, melainkan lebih pada fungsi moral dan tanggung jawab sosial (Al-Fārūqī, 1980).
Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kepemimpinan sebagai amanah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim beliau bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
Hadis ini memperluas makna kepemimpinan: tidak hanya terbatas pada level pemerintahan, tetapi mencakup semua lingkup kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga organisasi sosial.
Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam adalah mewujudkan al-maslahah al-‘āmmah (kemaslahatan umum) dan mencegah terjadinya kerusakan sosial (mafsadah). Para ulama klasik seperti al-Māwardī (2000) dalam al-Ahkām al-Sulthāniyyah menekankan bahwa kepemimpinan diperlukan untuk menjaga agama, mengatur urusan dunia, melaksanakan hukum syariat, serta menegakkan keadilan.
Tujuan-tujuan ini dapat dirinci menjadi beberapa poin:
Menjaga Aqidah dan Syariat
Tugas utama seorang pemimpin adalah menjaga kemurnian aqidah dan menegakkan syariah sebagai fondasi kehidupan umat. Kepemimpinan tidak hanya dipahami dalam aspek politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan umat tetap berpegang pada tauhid yang murni dan menjalankan aturan-aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari di muka bumi. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai khalifah fi al-ardh (wakil Allah di bumi), yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntun umat agar tidak menyimpang dari ajaran akidah Islam dan memastikan penerapan hukum syariah yang adil dan maslahat (Al-Mawardi, 1996).Disisi lain, kepemimpinan dalam Islam berfungsi sebagai penjaga (hirasah) agama, yang menjadi salah satu tujuan utama imamah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama klasik, yaitu menjaga agama agar tidak terdistorsi dan melindungi masyarakat dari aliran atau ideologi yang merusak aqidah (Ibn Taymiyyah, 1995). Selain itu, pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan syariah dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik, karena syariah dipandang sebagai sistem yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia (Kamali, 2008).
Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari-Muslim), yang menunjukkan bahwa pemimpin wajib menjaga umat dari penyimpangan akidah sekaligus menegakkan hukum syariah dengan amanah.
Menegakkan Keadilan
Sesuai dengan perintah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, kepemimpinan dalam Islami tidak boleh bersifat otoriter, melainkan harus adil dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karenanya, seorang pemimpin dalam Islam wajib menegakkan keadilan (al-‘adl), karena keadilan dipandang sebagai prinsip universal yang menjadi fondasi kehidupan individu maupun masyarakat. Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan agar para pemimpin berlaku adil:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam berkewajiban memastikan amanah kekuasaan dijalankan dengan prinsip keadilan (Qutb, 2000). Para ulama klasik seperti Al-Mawardi (1996) menegaskan bahwa salah satu fungsi utama imamah adalah menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat.
Pemimpin yang adil akan menjadi sumber ketenteraman, sementara kezaliman membawa pada kehancuran sosial dan politik. Ibn Taymiyyah (1995) juga menekankan bahwa “wajib menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim,” sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa sentralnya keadilan dalam legitimasi kepemimpinan. Dalam konteks modern, keadilan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, dan distribusi sumber daya yang merata (Kamali, 2008). Dengan demikian, tujuan kepemimpinan Islam dalam menegakkan keadilan bukan hanya sebatas ide-ide normatif, tetapi menjadi prasyarat untuk terciptanya masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadaban.
Sementara itu, dalam teori keadilan Barat, John Rawls (1971) melalui karyanya A Theory of Justice memperkenalkan konsep justice as fairness. Menurut Rawls, keadilan harus dipandang dari “original position” dengan “veil of ignorance,” di mana setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau statusnya. Dari kondisi imajiner ini, lahirlah dua prinsip utama keadilan: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu dapat berlaku bagi semua, dan (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
Kalau kita menganalisa dua teori diatas, kita akan melihat bahwa kedua pandangan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mendasar dari teori kepimimpinan dalam Islam dengan teori Barat. Persamaannya dalah sama-sama menekankan pentingnya keadilan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak individu, dan pemerataan kesempatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar legitimasi: dalam Islam, keadilan bersumber dari wahyu Ilahi dan bersifat transendental; sedangkan dalam teori Rawls, keadilan bersumber dari kontrak sosial yang rasional dan bersifat sekuler-humanis. Dengan demikian, konsep keadilan Islam menekankan aspek ketundukan pada aturan Allah, sementara Rawls lebih menekankan konsensus manusia dalam mencapai keadilan (Esack, 2005).
Sementara itu, dalam teori keadilan Barat, John Rawls (1971) melalui karyanya A Theory of Justice memperkenalkan konsep justice as fairness. Menurut Rawls, keadilan harus dipandang dari “original position” dengan “veil of ignorance,” di mana setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau statusnya. Dari kondisi imajiner ini, lahirlah dua prinsip utama keadilan: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu dapat berlaku bagi semua, dan (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
Kalau kita menganalisa dua teori diatas, kita akan melihat bahwa kedua pandangan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mendasar dari teori kepimimpinan dalam Islam dengan teori Barat. Persamaannya dalah sama-sama menekankan pentingnya keadilan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak individu, dan pemerataan kesempatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar legitimasi: dalam Islam, keadilan bersumber dari wahyu Ilahi dan bersifat transendental; sedangkan dalam teori Rawls, keadilan bersumber dari kontrak sosial yang rasional dan bersifat sekuler-humanis. Dengan demikian, konsep keadilan Islam menekankan aspek ketundukan pada aturan Allah, sementara Rawls lebih menekankan konsensus manusia dalam mencapai keadilan (Esack, 2005).
Membangun Persatuan dan Stabilitas Sosial
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai” (QS. Ali Imran: 103). Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tanggung jawab utama pemimpin adalah menjaga kohesi sosial agar masyarakat tetap bersatu dalam bingkai iman dan syariah (Qutb, 2000). Tujuan utama lainnya dai kepemimpinan dalam Islam adalah membangun persatuan dan stabilitas sosial di tengah umat. Kepemimpinan bertugas mencegah perpecahan dan konflik, serta menguatkan solidaritas sosial. Persatuan (al-wihdah) dipandang sebagai fondasi kekuatan umat, sedangkan perpecahan sering menjadi penyebab kelemahan dan kehancuran.Al-Mawardi (1996) menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki tugas untuk “li siyāsat al-dunyā wa hirasat al-dīn” (mengatur urusan dunia dan menjaga agama). Mengatur urusan dunia mencakup menjaga stabilitas sosial, menciptakan ketertiban, dan menghindarkan masyarakat dari konflik internal yang melemahkan. Ibn Khaldun (2005) dalam al-Muqaddimah juga menekankan pentingnya ‘asabiyyah (solidaritas sosial) sebagai basis berdirinya peradaban. Pemimpin yang mampu memelihara persatuan akan menjamin terciptanya ketertiban sosial, rasa aman, dan produktivitas masyarakat.
Dalam konteks modern, kepemimpinan Islam yang menekankan persatuan berarti mengakomodasi keragaman etnis, budaya, dan mazhab di tengah umat. Stabilitas sosial bukan hanya hasil dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan pemimpin untuk menjadi perekat yang adil, inklusif, dan visioner (Esposito & Voll, 2001). Dengan demikian, membangun persatuan dan stabilitas sosial menjadi tujuan fundamental kepemimpinan Islam demi terwujudnya masyarakat yang damai, harmonis, dan berdaya saing.
Dalam konteks modern, kepemimpinan Islam yang menekankan persatuan berarti mengakomodasi keragaman etnis, budaya, dan mazhab di tengah umat. Stabilitas sosial bukan hanya hasil dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan pemimpin untuk menjadi perekat yang adil, inklusif, dan visioner (Esposito & Voll, 2001). Dengan demikian, membangun persatuan dan stabilitas sosial menjadi tujuan fundamental kepemimpinan Islam demi terwujudnya masyarakat yang damai, harmonis, dan berdaya saing.
Mewujudkan Kesejahteraan Umat
seorang pemimpin dalam islam waib mewujudkan “maslahah al-ummah” atau kesejahteraan umat dalam seluruh aspek kehidupan, baik spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Al-Qur’an menegaskan bahwa kepemimpinan harus dijalankan untuk menghadirkan kemaslahatan: “…dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya: 107).Hal ini menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan yang menyeluruh dan berkeadilan (Kamali, 2008). Al-Mawardi (1996) dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menegaskan bahwa salah satu fungsi utama imamah adalah menjaga kepentingan rakyat dan menegakkan kebijakan publik yang membawa kemaslahatan. Ibn Khaldun (2005) juga menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, dan keadilan sosial adalah prasyarat utama bagi keberlangsungan sebuah peradaban.
Oleh karena itu, pemimpin harus memastikan distribusi sumber daya yang adil, mengurangi kemiskinan, serta menjamin keamanan agar rakyat dapat hidup sejahtera. Chapra (1993) juga menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan, memastikan keadilan sosial, dan menciptakan kesejahteraan yang merata.
Dalam perspektif kontemporer, kesejahteraan umat mencakup upaya pemimpin untuk menyediakan akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial. Pemimpin yang gagal mewujudkan kesejahteraan akan kehilangan legitimasi moral maupun politiknya. Dengan demikian, mewujudkan kesejahteraan bukan sekadar tujuan politik, melainkan juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang menekankan maqasid al-shari’ah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai fondasi kehidupan masyarakat (Chapra, 1992).
“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya.” (HR. Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar privilege atau kehormatan, melainkan tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu, hanya orang yang berintegritas, adil, dan berkompeten yang layak mengemban tugas ini.
Sejarah membuktikan, ketika kepemimpinan dijalankan dengan adil, masyarakat mencapai puncak kejayaan. Sebaliknya, ketika pemimpin zalim dan otoriter, masyarakat mengalami kemunduran (Ibn Khaldun, 2001).
· Amanah ; seorang pemimpin harus dipercaya dan menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas.
· Adil ; seorang pemimpin tidak berpihak pada kelompok tertentu, melainkan menegakkan kebenaran.
· Syura (Musyawarah); seorang pemimpin harus mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (QS. Asy-Syura: 38).
· Ilmu dan Kompetensi; seorang pemimpin harus memiliki kapasitas intelektual, moral, dan teknis untuk memimpin.
· Keteladanan (Uswah Hasanah); seorang pemimpin harus menjadi teladan akhlak dan perilaku.
Al-Maududi (1977) menjelaskanbahwa kepemimpinan Islami bersifat theo-demokratis, artinya berbasis pada kedaulatan Allah (tauhid) dan partisipasi umat (syura).
Al-Mawardi, A. (1996). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-
Al-Māwardī, A. H. (2000). Al-Ahkām al-Sulthāniyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Maududi, A. A. (1977). The Islamic Way of Life. Lahore: Islamic Publications.
Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (4th ed.). Free Press.
Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.
Chapra, M. U. (1993). Islam and Economic Development. International Institute of Islamic Thought.
Esack, F. (2005). The Qur’an: A User’s Guide. Oxford: Oneworld Publications.
Esposito, J. L. (2020). Islam and Political Development. Oxford University Press.
Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). Islam and democracy. Oxford University Press.
Ibn Khaldun, A. R. (2001). Al-Muqaddimah. Beirut: Dār al-Fikr.
Ibn Khaldun. (2005). The Muqaddimah: An Introduction to History (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
Ibn Taymiyyah. (1995). Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Riyadh: Dar al-‘Asimah.
Kamali, M. H. (2008). Shari’ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications.
Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and Practice. Sage.
Qutb, S. (2000). Fi Zilal al-Qur’an. Cairo: Dar al-Shuruq.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim, Kitab al-Imarah (Hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan).
Yukl, G. (2013). Leadership in organizations (8th ed.). Pearson.
Dalam perspektif kontemporer, kesejahteraan umat mencakup upaya pemimpin untuk menyediakan akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan sosial. Pemimpin yang gagal mewujudkan kesejahteraan akan kehilangan legitimasi moral maupun politiknya. Dengan demikian, mewujudkan kesejahteraan bukan sekadar tujuan politik, melainkan juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang menekankan maqasid al-shari’ah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai fondasi kehidupan masyarakat (Chapra, 1992).
Pentingnya Kepemimpinan dalam Islam
Kepemimpinan sebagai Amanah
Islam menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi SAW bersabda:“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya.” (HR. Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar privilege atau kehormatan, melainkan tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu, hanya orang yang berintegritas, adil, dan berkompeten yang layak mengemban tugas ini.
Kepemimpinan sebagai Instrumen Keadilan
Dalam pandangan Islam, keadilan (al-‘adl) adalah fondasi kehidupan sosial. Tanpa kepemimpinan, masyarakat rentan terhadap kekacauan dan konflik. Al-Māwardī menekankan bahwa keberadaan pemimpin mutlak diperlukan untuk menegakkan hukum dan mencegah kezaliman.Sejarah membuktikan, ketika kepemimpinan dijalankan dengan adil, masyarakat mencapai puncak kejayaan. Sebaliknya, ketika pemimpin zalim dan otoriter, masyarakat mengalami kemunduran (Ibn Khaldun, 2001).
Kepemimpinan sebagai Faktor Pengembangan Masyarakat
Kepemimpinan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Pemimpin yang visioner mampu menggerakkan sumber daya, mengarahkan masyarakat menuju kemajuan, serta menghadapi tantangan global. Dalam konteks modern, pemimpin umat Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islami dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen modern (Esposito, 2020).Kepemimpinan dan Dakwah
Kepemimpinan dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari misi dakwah. Seorang pemimpin sejati bukan hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menjadi teladan moral dan spiritual. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pemimpin yang sekaligus menjadi da’i, pendidik, dan pembimbing umat.Karakteristik Kepemimpinan Islami
Para ulama dan cendekiawan Muslim merumuskan sejumlah karakteristik kepemimpinan Islami, antara lain:· Amanah ; seorang pemimpin harus dipercaya dan menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas.
· Adil ; seorang pemimpin tidak berpihak pada kelompok tertentu, melainkan menegakkan kebenaran.
· Syura (Musyawarah); seorang pemimpin harus mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (QS. Asy-Syura: 38).
· Ilmu dan Kompetensi; seorang pemimpin harus memiliki kapasitas intelektual, moral, dan teknis untuk memimpin.
· Keteladanan (Uswah Hasanah); seorang pemimpin harus menjadi teladan akhlak dan perilaku.
Al-Maududi (1977) menjelaskanbahwa kepemimpinan Islami bersifat theo-demokratis, artinya berbasis pada kedaulatan Allah (tauhid) dan partisipasi umat (syura).
Referensi
Al-Fārūqī, I. R. (1980). Islamization of Knowledge. Herndon: IIIT.Al-Mawardi, A. (1996). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-
Al-Māwardī, A. H. (2000). Al-Ahkām al-Sulthāniyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Maududi, A. A. (1977). The Islamic Way of Life. Lahore: Islamic Publications.
Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (4th ed.). Free Press.
Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.
Chapra, M. U. (1993). Islam and Economic Development. International Institute of Islamic Thought.
Esack, F. (2005). The Qur’an: A User’s Guide. Oxford: Oneworld Publications.
Esposito, J. L. (2020). Islam and Political Development. Oxford University Press.
Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). Islam and democracy. Oxford University Press.
Ibn Khaldun, A. R. (2001). Al-Muqaddimah. Beirut: Dār al-Fikr.
Ibn Khaldun. (2005). The Muqaddimah: An Introduction to History (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
Ibn Taymiyyah. (1995). Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Riyadh: Dar al-‘Asimah.
Kamali, M. H. (2008). Shari’ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications.
Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and Practice. Sage.
Qutb, S. (2000). Fi Zilal al-Qur’an. Cairo: Dar al-Shuruq.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim, Kitab al-Imarah (Hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan).
Yukl, G. (2013). Leadership in organizations (8th ed.). Pearson.
Tags:
Akademik